Artikel

15 Mar 2011 - 03:59 WIB

Koalisi adalah Kerja Sama Bukan Sama-sama Kerja

Untuk tujuan stabilitas, efektivitas, dan produktifitas pemerintahan di Negara demokrasi multipartai, membnagun kerja sama politik permanen, minimal untuk satu periode pemerintahan, adalah pilihan paling masuk akal. Inilah yang dilakukan Presiden SBY untuk memastikan keberhasilan pemerintahannya pada periode kedua. Ikatannya bukan ideologi, melainkan platform dan program aksi yang akan dijalankan pemerintahan. Atas dasar itulah, partai-partai pengusung SBY – Boediono berkoalisi dalam pemilihan presiden dan kemudian disempurnakan dalam kontrak politik dalam penyusunan kabinet, termasuk dengan partai golkar yang tidak ikut berkoalisi pada saat pemilihan presiden.

Kesepakatan politik sejak 2009 tersebut untuk tertatanya bangunan kerja sama yang utuh, baik di eksekutif maupun di legeslatif. Bukan hanya dicerminkan oleh representasi di dalam kabinet, melainkan juga di dalam kerja-kerja parlemen. Koalisi juga merupakan inisiatif tingkat tinggi dan gantlemen agreement dari presiden SBY dan para pimpinan partai untuk berkerja sama secara intensif demi tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni peningkatan kesejahteraan rakyat. Indikator keberhasilan koalisi adalah fomalisasi kebijakan yang tepat dan dapat di implementasikan secara efektif, tanpa resistensi atau kebisingan politik yang tidak perlu. Karena itu, koalisi juga merupakan ikhtiar menekan potensi inefisiensi dari demokrasi multipartai yang tengah mencari bentuknya.

Dalam koalisi yang sehat, setiap kompetisi gagasan selalu dibingkai dengan iktikad baik serta konsistensi terhadap tujuan dan kesepakatan berkoalisi. Dasar dari koalisi adalah sikap percaya sehingga respons pertama terhadap perbedaan gagasan adalah apresiasi dan keinginan berdiskusi secara jernih sesuai tujuan awalberkoalisi. Manuver politik dengan pertimbangan memaksimalkan insentif bagi partai nya sendiri mestinya tidak di kedepankan. Apalagi dijadikan strategi untuk mengail simpati public. Koalisi mengutamakan realisasi kerja sama dengan sepenuh hati, konsisten, konsekuen, bahkan rela “berkorban” atas nama tujuan bekerja sama yang baik.

Bukan Persekutuan Transaksional

Memang tidak ada makan siang gratis dalam politik. Tetapi, koalisi politik bukanlah persekutuan transaksional untuk sekedar berbagi kursi. Komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang member faedah bagi rakyat adalah bingkai etis dalam berkoalisi. Koalisi musti menghasilkan demokrasi yang produkstif tidak elok jika koalisi hanya disibukan oleh urusan internal yang dipertontonkan kepada rakyat. Rakyat tidak berharap tontonan kebisingan politik. Rakyat mengharapkan apa hasil berkoalisi.

Jika koalisi diperlakukan seperti persekutuan transasional, yang terjadi adalah tawar-menawar portofolio politik tanpa pertimbangan etis : kompetensi dan kinerja. Itulah mengapa saya berpendapat bahwa penataan ulang koalisi, termasuk komposisi kabinet, bukan tujuan, melainkan konsekuensi dari inkonsistensi berkoalisi serta mendesaknya kebutuhan untuk membangun koalisi sejati. Tidak boleh ada penyingkiran atau pengusiran politik. Yang lebih tepat adalah mengikhlaskan untuk memilih jalan politik sendiri secara terus terang dan kesatria kepada peserta koalisi yang etika, sikap, prilaku, dan pola relasinya tidak mencerminkan kesamaan pandangan. Sikap terus terang dan kesatria tetap layak hadir dalam ikatan-ikatan kerja sama politik.

Kepentingan bersama untuk membangun pemerintahan yang stabil, efektif, dan produktif tidak boleh disubordinasikan dengan kepentingan melayani selera dan kepentingan subjektif dari masing-masing peserta koalisi. Koalisi yang jujur dan sejati hanya bisa  berjalan dengan baik dengan “politik satu muka”.

Urgensi Kejelasan Sikap

Harus diakui bahwa koalisi sekarang belum berjalan baik. Berada di kapal yang sama, tetapi mempunyai mimpi yang berbeda. Pola kerja dan kecendrungan cara menyikapai tentang bagaimana kapal menuju pelabuhan tujuan juga belum sama. Yang mungkin sama adalah menjaga keselamatan nahkoda kapal untuk selesai sampai 2014. Tetapi apakah kapal harus tetap utuh, bagaimana kalau ada yang bocor, bagaimana cara menanggulangi air yang masuk dan sebagainya belum dipratekkan metode yang sama.

Menyadari bahwa koalisi dibangun sebagai pilihan yang idealis-realistis, etika dan komitmen berkoalisi harus ditempatkan mengatasi kepentingan dan agenda “subjektif”masing-masing peserta koalisi. Ada waktu dan temnpatnya bagi partai politik untuk berkompetensi yaitu pada tahun pemilihan umum. Sekarang baru tahun 2011, cukup jauh dari tahun politik 2014. Akuntabilitas terhadap amanat rakyat pada pilpres 2009 harus mendapatkan  tempat yang utama. Dalam perspektif harapan rakyat, koalisi adalah kerja keras bersama, bahu-membahu untuk mewujudkan janji peningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sudah saatnya bagi presiden SBY untuk menata, ulang koalisi. Kita membutuhkan koalisi sejati yang mampu memastikan sinergi yang utuh dalam kerja keras eksekutif dan legeslatif, tanpa kehilangan fungsi dasarnya masing-masing. Dibutuhkan koalisi yang lebih kohensif dengan iktikad bekerja sama yang kuat dan tercermin dalam sikap dan perilaku politik para peserta koalisi. Kerjasama itu adalah perkara yang jelas. Tidak perlu ditafsirkan dan dijelaskan secara njelimet dan berputar-putar. Koalisi adalah fakta untuk bekerjasama. Koalisi bukan kesepakatan untuk sama –sama bekerja, dengan mimpi dan orientasi sendiri-sendiri. Kejelasan posisi dan sikap adalah basis bagi hadirnya semangat saling menghormati. Saling respek karena berkoalisi dan respek kepada yang dengan ksatria memilih jalan terhormat sebagai oposisi.

Para elite politik perlu memberi teladan mengenai kejelasan bersikap. Kemampuan merumuskan sikap dan menjelaskannya dengan berani adalah salah satu kualitas politik dari demokrasi yang terbuka. Kejelasan sikap inilah yang saya yakin akan menolong  kita dengan cara yang terhormat agar pemerintahan Presiden SBY dan bangsa ini mampu melanjutkan kereta pembangunan yang tumbuh dan berkeadilan, serta mengatsi masalah –masalah besar yang terpampang tersang di di depan kita : kemiskinan, pengangguran, krisis energy, ketahanan pangan, ancaman kekerasan, pemberantasan korupsi, dan sederat masalah lain.www.seputarindonesia.com