Berita Komisi II

14 Des 2011 - 10:01 WIB

Hapuskan Oligarki Politik

Perdebatan mengenai pelaksanaan sistem pemilu di Indonesia masih mengalami perdebatan. Berbagai macam usulan dan metode ditawarkan dalam pelaksanaan pemilu mendatang (2014). Seperti yang dilansir oleh  Media Indonesia. PEMERINTAH mengusulkan agar pemilihan gubernur tidak langsung oleh rakyat, tapi melalui wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Usulan itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang merupakan RUU inisiatif pemerintah, dengan beragam alasan. Salah satunya ialah efisiensi anggaran dan terpenting gubernur merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, jadi tidak perlu dipilih langsung oleh rakyat. 

Usulan pemerintah itu sudah masuk ke parlemen, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tentunya yang mendukung usulan pemerintah adalah Fraksi Partai Demokrat, sebagai kepanjangan tangan partai pendukung utama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Fraksi Partai Demokrat setuju dengan titik tekan posisi, tugas, dan kewenangan gubernur sebagai kepanjangan tangan pusat di daerah. 

"Memilih itu kan hanya tata cara, namun esensinya adalah bagaimana pemaknaan pemilihan secara demokratis yang diamanatkan konstitusi," ujar anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika, Kamis (9/12).