Berita Fraksi PD

14 Jun 2011 - 01:19 WIB

Pasek Suardika : Buktikan “Kursi Haram” DPR RI ?

Dengan Rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU dan BAWASLU yang akan membahas Klarifikasi terkait dengan surat penetapan calon terpilih anggota DPR RI, semoga hal ini akan membuka tabir sebenarnya terkait “Kursi Haram” di DPR RI, lanjut Pasek dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Sekadar tahu MK melaporkan Andi ke polisi dengan tudingan memalsukan keputusan MK untuk meloloskan caleg Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo, ke DPR RI. Padahal, surat asli MK menyebut caleg Partai Gerindra, Mestariyani Habie, yang berhak duduk di Senayan. Ketua MK Mahfud MD sudah mengadukan kasus dugaan pemalsuan surat Panitera MK oleh anggota KPU ini kepada Mabes Polri pada 12 Februari 2010. Putusan ini terkait dengan gugatan calon legislator dari Partai Hati Nurani Rakyat, Dewi Yasin Limpo, di Sulawesi Selatan pada Pemilu 2009. Ketua KPU Hafiz Anshary juga sudah dimintai keterangan oleh kepolisian soal kasus ini.

Andi Nurpati membantah melakukan pemalsuan. Adanya permainan suara itu diduga terjadi akibat berlarutnya perhitungan suara yang dilakukan di setiap provinsi. Seharusnya KPU provisni bisa memiliki hasil pengumumam dari TPS lebih cepat. Tapi nyatanya pengumuman itu dilakukan berminggu-minggu. Nah, saat menunggu pengumuman itulah banyak suara yang kemungkinan dimanipulasi.

Dan istilah kursi haram muncul ketika DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Senin 6 Juni lalu. Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya membeberkan temuan dua surat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga palsu mengenai gugatan hasil Pemilu 2009. Surat mencurigakan itu pun telah diklarifikasi kepada MK. Hasilnya, MK menyatakan juga menemukan dua surat yang sama perihal putusan tersebut.

Semoga dengan adanya rapat dengar pendapat (RDP) ini dapat menyelesaikan isu ‘Kursi Haram” DPR RI, sehingga kinerja anggota DPR tidak terganggu dengan adanya berita-berita miring seputar “Kursi haram” tersebut, tegas Pasek Politisi asal Bali ini. (sr)